Tragedi Sunyi Anak Negeri Ketika Anak SD Memilih Mengakhiri Hidupnya
Kematian menyedihkan seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur tidak bisa dilihat hanya sebagai kesedihan individu. Peristiwa ini mencerminkan betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Ketika seorang anak yang belum sepenuhnya mengerti arti hidup memilih untuk mengakhiri hidupnya, bukan hanya satu jiwa yang hilang, tetapi juga kesadaran bersama kita sebagai bangsa.
Selama ini, fenomena bunuh diri sering kali dianggap sebagai masalah pribadi. Anak-anak dijuluki lemah, orang tua disalahkan, dan lingkungan dikatakan acuh tak acuh. Pandangan ini sangat keliru. Tindakan bunuh diri di kalangan anak-anak mencerminkan kegagalan struktural yang saling berhubungan sistem pendidikan yang tidak merata, keluarga yang kurang mendukung, serta pemerintah yang belum memperhatikan kesehatan mental anak sebagai prioritas.
Tidak ada anak yang lahir dengan keinginan untuk mati. Keinginan untuk bunuh diri muncul saat penderitaan mental melebihi kemampuan anak untuk bertahan. Pada tahap sekolah dasar, perkembangan berpikir dan emosional anak masih sangat terbatas. Mereka belum mampu memahami masalah secara menyeluruh, apalagi mencari solusi. Ketika tekanan berlangsung tanpa henti, kematian bisa tampak sebagai satu-satunya jalan keluar.
Ironisnya, sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan simbolik. Bullying, ejekan, stigma negatif, serta cara disiplin yang merendahkan sering kali masih dibenarkan demi pembentukan karakter. Padahal, tindakan seperti ini justru merusak kepercayaan diri anak. Pendidikan kita saat ini masih terlalu fokus pada hasil akademis, sementara kesehatan emosional dianggap sebelah mata.
Keadaan ini semakin diperparah dengan kurangnya jumlah konselor di sekolah. Di banyak daerah, satu konselor diharuskan melayani ratusan hingga ribuan siswa. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap masalah psikologis menjadi hampir tidak mungkin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius memandang kesehatan mental sebagai investasi jangka panjang.
Peran keluarga juga tak boleh diabaikan. Ketidakpastian ekonomi, tekanan pekerjaan, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat banyak orang tua tidak menyadari tanda-tanda stres pada anak. Tangisan dianggap berlebihan dan keluhan dipandang sebagai kenakalan. Anak-anak diharapkan untuk kuat, tetapi tidak diberikan alat untuk memperkuat diri.
Dalam keadaan seperti ini, seharusnya pemerintah berperan sebagai penjamin utama. Namun yang terjadi justru sebaliknya pemerintah lebih sering merespons setelah peristiwa tragis terjadi. Ungkapan duka, pemeriksaan mendadak, dan janji evaluasi muncul berulang kali, tanpa disertai perubahan kebijakan yang berarti.
Tragedi di NTT seharusnya menjadi peringatan serius bahwa pendekatan yang setengah hati tidak lagi cukup. Diperlukan sistem kesehatan mental anak yang terintegrasi secara nasional, melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Pertama, keberadaan psikolog atau konselor di sekolah harus dianggap sebagai kebutuhan pokok, bukan sekadar fasilitas tambahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan tersedianya tenaga profesional, terutama di wilayah terpencil dan terbelakang.
Kedua, kurikulum perlu diubah agar literasi emosional menjadi bagian utama dalam pembelajaran. Anak-anak harus dilatih untuk mengenali emosi, mengelola perasaan, dan mencari bantuan saat menghadapi tekanan.
Ketiga, orang tua perlu didukung melalui program pendidikan pengasuhan yang berbasis empati. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menyerahkan tanggung jawab pengasuhan hanya kepada keluarga tanpa adanya dukungan sistemik.
Keempat, masyarakat harus didorong untuk membangun budaya kepedulian. Bunuh diri di kalangan anak bukanlah aib, tetapi merupakan masalah publik yang memerlukan keterlibatan semua pihak.
Seorang anak di NTT telah pergi menjauh dari hidupnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Namun, kita masih punya peluang untuk mencegah kejadian ini terulang kembali. Kita harus berhenti berpretensi bahwa semua anak di Indonesia dalam keadaan baik. Kenyataannya, tidak selalu seperti itu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama terutama pemerintah untuk memastikan tak ada lagi anak yang melihat kematian sebagai satu-satunya solusi.
